Pengantar

Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis secara lebih profesional, memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menjadi salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan perpajakan perusahaan. Namun, bagi perusahaan yang menggunakan Virtual Office, masih banyak yang bertanya-tanya apakah alamat Virtual Office dapat digunakan untuk proses pengajuan PKP dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi.

Penggunaan alamat Virtual Office memberikan kemudahan bagi perusahaan yang belum membutuhkan kantor fisik secara penuh. Meski demikian, pengajuan PKP dengan alamat Virtual Office tetap memiliki ketentuan dan persyaratan yang perlu diperhatikan. Mulai dari kesesuaian kegiatan usaha, dokumen perusahaan, perjanjian Virtual Office, hingga kesiapan tempat usaha apabila diperlukan dalam proses verifikasi oleh pihak terkait.

Melalui artikel ini, Anda akan mendapatkan panduan lengkap pengurusan PKP dengan alamat Virtual Office, mulai dari persyaratan yang perlu disiapkan, tahapan pengajuan, hingga hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar proses dapat berjalan dengan baik. Dengan memahami ketentuannya sejak awal, perusahaan dapat mempersiapkan dokumen dan alamat usaha secara lebih tepat sebelum mengajukan PKP.

Pengertian

PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN berdasarkan ketentuan perpajakan dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, perusahaan memiliki sejumlah kewajiban perpajakan, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, serta menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi yang memenuhi ketentuan.

Status PKP umumnya diperlukan oleh perusahaan yang telah memenuhi ketentuan omzet dan/atau memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang relevan sebaiknya menggunakan aturan yang masih berlaku saat ini, terutama : 

1. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPn dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Ini merupakan dasar utama mengenai PPN dan status PKP.

2. PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Adminstrasi Perpajakan (Coretax). Ini saat relevan karena mengatur pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan PKP, serta secara eksplisit mengatur penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha, dengan persyaratan tertentu. PMK ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk PMK Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat.

3. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPn. Aturan ini menjadi dasar terkait batasan Pengusaha Kecil dan kewajiban pengukuhan PKP. DJP menjelaskan bahwa batasan omzet Pengusaha Kecil adalah Rp.4,8 miliar dalam satu tahun buku; pengusaha yang belum mencapai batas tersebut juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Apakah Bisa Mengurus PKP dengan Virtual Office?

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaannya untuk Perusahaan yang yang menggunakan alamat Virtual Office bisa dan dapat mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, penggunaan Virtual Office untuk PKP tidak otomatis berlaku untuk semua perusahaan. Untuk badan usaha yang menggunakan Virtual Office sebagai tempat pengukuhan PKP, antara lain harus memiliki kegiatan usaha utama di bidang jasa yang kegiatannya dapat dilakukan di Virtual Office, memiliki kontrak Virtual Office minimal 1 tahun sejak pengajuan PKP, serta tidak menggunakan Virtual Office hanya sebagai alamat korespondensi.

Selain itu, penyedia Virtual Office juga harus memenuhi persyaratan, antara lain sudah dikukuhkan sebagai PKP, menyediakan ruangan fisik untuk kegiatan usaha, dan benar-benar memberikan layanan pendukung kantor. Dokumen kontrak/perjanjian serta dokumen perizinan usaha penyedia Virtual Office juga harus tersedia.

Dalam pengajuan PKP menggunakan Virtual Office, perusahaan juga perlu menyiapkan peta dan foto lokasi usaha, surat pernyataan mengenai kegiatan dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya, serta kontrak/perjanjian Virtual Office. DJP kemudian melakukan penelitian atas data dan dokumen yang disampaikan

Jadi, PT pengguna Virtual Office tetap dapat mengurus PKP, tetapi perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa jenis kegiatan usaha, dokumen perusahaan, kontrak Virtual Office, dan penyedia Virtual Office telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Syarat Pengurusan PKP dengan Virtual Office

Perusahaan yang ingin mengajukan pengukuhan PKP menggunakan alamat Virtual Office perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan administrasi perpajakan. Ketentuan mengenai penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat pengukuhan PKP terdapat dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk PMK Nomor 1 Tahun 2026.

Berikut persyaratan penting yang perlu di perhatikan antara lain :

1. Kegiatan usaha utama sesuai dengan penggunaan Virtual Office

untuk badan usaha, klasifikasi lapangan usaha (KBLI) utama harus berada di bidang jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan di Kantor Virtual.

2. Memiliki kontrak Virtual Office yang masih berlaku

Perusahaan harus memiliki kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis dengan penyedian Virtual Office dengan durasi minimal 1 tahun sejak tanggal pengajuan pkp.

3. Virtual Office bukan hanya sebagai alamat korespondensi

Penggunaan Virtual Office tidak boleh semata-mata untuk mencantumkan alamat surat-menyurat. Virtual Office harus memenuhi ketentuan sebagai tempat kegiatan usaha sesuai dengan aturan perpajakan.

4. Penyedia Virtual Office sudah berstatus PKP

Penyedia jasa virtual office harus telah dikukuhkan sebagai PKP dan menyediakan ruangan fisik yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Selain itu, penyedia harus secara nyata memberikan layanan pendukung kantor.

5. Dokumen penyedia Virtual Office harus tersedia

Penyedia Virtual Office perlu memiliki dokumen yang menunjukan adanya kontrak/perjanjian dengan pengguna serta dokumen yang menunjukan adanya izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabar atau instansi yang berwenang, seperti NIB atau dokumen sejenis.

Proses Pengajuan PKP dengan Virtual Office via Coretax

Saat ini, permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat diajukan secara online melalui akun Coretax DJP, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan dan mengunggah dokumen pendukung secara elektronik. DJP juga telah menyediakan buku manual khusus mengenai permohonan pengukuhan PKP melalui Coretax.

Secara umum, tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut :

1. Login ke akun Coretax DJP
Akses Coretax DJP menggunakan akun Wajib Pajak perusahaan yang akan mengajukan pengukuhan PKP. Pastikan data perusahaan yang tercatat pada sistem sudah benar dan sesuai dengan kondisi perusahaan.

2. Ajukan permohonan pengukuhan PKP
Setelah masuk ke Coretax, pilih layanan yang berkaitan dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan lakukan pengajuan permohonan sesuai petunjuk pada sistem.

3. Lengkapi data pengajuan
Isi informasi yang diminta pada formulir pengukuhan PKP. Pastikan identitas perusahaan, kegiatan usaha, alamat, serta informasi perpajakan telah diisi dengan benar dan sesuai dengan dokumen perusahaan.

4. Unggah dokumen pendukung
Selanjutnya, unggah dokumen yang dipersyaratkan. Bagi perusahaan yang menggunakan Virtual Office, pastikan dokumen terkait alamat dan penggunaan Virtual Office telah dipersiapkan dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Coretax menyediakan proses pengunggahan dokumen pendukung sebagai bagian dari permohonan PKP.

5. Kirim permohonan PKP
Setelah seluruh data dan dokumen diperiksa kembali, permohonan dapat dikirim melalui Coretax DJP. Pastikan tidak terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian informasi sebelum permohonan disampaikan.

6. Proses penelitian oleh DJP
Setelah pengajuan diterima, DJP akan melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung. Untuk perusahaan yang menggunakan Virtual Office, kesiapan dokumen dan kesesuaian alamat serta kegiatan usaha menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengukuhan.

7. Pengukuhan sebagai PKP
Apabila permohonan memenuhi ketentuan, perusahaan akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah berstatus PKP, perusahaan wajib menjalankan kewajiban perpajakan terkait PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tips Agar Pengajuan PKP Berjalan Lancar

Agar proses pengajuan PKP dengan alamat Virtual Office dapat berjalan lebih lancar, perusahaan sebaiknya memastikan seluruh data dan dokumen sudah sesuai sebelum permohonan diajukan melalui Coretax DJP.

1. Pastikan data perusahaan sudah sesuai
Periksa kembali nama perusahaan, NPWP, NIB, alamat, susunan pengurus, dan data lainnya agar konsisten antara dokumen perusahaan dan data pada Coretax.

2. Pastikan KBLI sesuai dengan kegiatan usaha
Kegiatan usaha yang tercantum dalam NIB dan data perusahaan harus sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Untuk pengguna Virtual Office, perhatikan juga ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan menggunakan Virtual Office.

3. Gunakan Virtual Office yang memenuhi ketentuan
Pastikan penyedia Virtual Office memiliki dokumen dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pengajuan PKP, termasuk kontrak penggunaan Virtual Office dan fasilitas tempat usaha sesuai ketentuan.

4. Siapkan dokumen sebelum pengajuan
Dokumen seperti kontrak Virtual Office, peta dan foto lokasi usaha, serta surat pernyataan kegiatan dan tempat kegiatan usaha sebaiknya sudah disiapkan sebelum mengisi permohonan di Coretax.

5. Pastikan data pada Coretax diisi dengan benar
Perhatikan pilihan tempat usaha dan pilih Sewa Kantor Virtual (Virtual Office Leases) apabila perusahaan memang menggunakan Virtual Office. Pastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

6. Siapkan perusahaan apabila terdapat proses penelitian dari DJP
Setelah permohonan dikirim, DJP dapat melakukan penelitian terhadap data dan dokumen yang diberikan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan dapat memberikan informasi dan dokumen pendukung apabila diminta.

Kesimpulan

Pengurusan PKP dengan alamat Virtual Office dapat dilakukan selama perusahaan dan penyedia Virtual Office memenuhi ketentuan yang berlaku. Mulai dari kesesuaian kegiatan usaha, kelengkapan dokumen, kontrak Virtual Office, hingga proses pengajuan melalui Coretax DJP, semuanya perlu dipersiapkan dengan baik agar proses berjalan lancar.

Jika Anda masih bingung mengenai persyaratan PKP, penggunaan Virtual Office, maupun legalitas perusahaan, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu agar dokumen dan kegiatan usaha dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Konsultasikan kebutuhan legalitas dan PKP Anda melalui virtualofficescbd.id Mulai dari pendirian PT, pengurusan NIB dan legalitas usaha, Virtual Office, hingga pengurusan PKP, kami siap membantu proses administrasi bisnis Anda.

Semoga informasi diatas membantu dan bermanfaat bagi bisnis Anda.

---

Virtual Office SCBD: Mulai 3 juta-an