Pengantar

KBLI 2025 menjadi pembaruan penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku startup di Indonesia, terutama di tengah pertumbuhan bisnis digital dan model usaha berbasis inovasi. Perubahan klasifikasi usaha ini dirancang untuk menyesuaikan perkembangan industri baru, termasuk teknologi, layanan digital, dan ekonomi kreatif. Bagi startup, pemilihan dan penyesuaian KBLI yang tepat sejak awal sangat berpengaruh terhadap legalitas usaha dan kemudahan dalam mengembangkan produk maupun layanan.

Dalam praktiknya, penerapan KBLI 2025 berdampak langsung pada proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pendirian badan usaha, hingga kerja sama dengan investor dan mitra bisnis. Startup yang tidak menyesuaikan KBLI dengan kegiatan usaha sebenarnya berisiko menghadapi kendala administratif, keterbatasan akses pendanaan, hingga hambatan ekspansi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan KBLI 2025 menjadi langkah strategis bagi startup agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan.

Melalui artikel ini, startup akan mendapatkan panduan praktis mengenai penyesuaian KBLI 2025, mulai dari memahami perubahan yang terjadi, menentukan kode usaha yang paling relevan, hingga langkah-langkah penyesuaian melalui OSS. Dengan pemahaman yang tepat, startup diharapkan mampu menjaga kepatuhan regulasi sekaligus fokus pada inovasi dan pengembangan bisnis di era digital.

Pengertian KBLI 2025

KBLI 2025 adalah kode resmi yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kegiatan usaha di Indonesia. Setiap usaha, mulai dari startup, UMKM, hingga perusahaan besar, memiliki kode KBLI yang menjadi acuan untuk:

• Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

• Pengajuan izin usaha melalui OSS

• Pelaporan kegiatan usaha dan statistik resmi

KBLI 2025 adalah versi terbaru yang diperbarui agar lebih spesifik, relevan dengan bisnis digital, dan selaras dengan regulasi modern, sehingga pelaku usaha bisa menjalankan bisnisnya secara legal dan sesuai peraturan pemerintah.

Dasar Hukum

KBLI 2025 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025) diterbitkan oleh pemerintah sebagai acuan resmi untuk klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia. Dasar hukum KBLI 2025 meliputi beberapa regulasi utama berikut:

1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

KBLI disusun dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai acuan resmi klasifikasi usaha, KBLI digunakan untuk kepentingan statistik, pelaporan ekonomi, dan pengelompokan kegiatan usaha.

2. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Terkait

KBLI menjadi dasar bagi lembaga pemerintahan lain, termasuk Kementerian Investasi/BKPM dan sistem Online Single Submission (OSS), dalam mengatur perizinan usaha. Dengan demikian, KBLI 2025 menjadi rujukan resmi untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin berusaha.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

UU Cipta Kerja memberikan kerangka hukum bagi sistem OSS dan klasifikasi usaha. KBLI menjadi salah satu instrumen penting agar proses perizinan berusaha lebih efisien, terstandarisasi, dan sesuai dengan risiko usaha.

4. Peraturan Pemerintah terkait OSS dan Izin Berusaha

KBLI 2025 digunakan dalam sistem OSS versi terbaru sebagai acuan untuk:

• Menentukan jenis izin berusaha

• Menetapkan risiko usaha

• Mendukung kepatuhan hukum bagi pelaku usaha

5. Peraturan Teknis Lainnya

Selain peraturan utama, KBLI 2025 juga merujuk pada standar internasional klasifikasi usaha (ISIC – International Standard Industrial Classification) untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis global dan mempermudah perbandingan data ekonomi antarnegara.

Perbedaan KBLI 2025 dengan KBLI Sebelumnya

KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan penting dibandingkan KBLI sebelumnya sebagai respons atas perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis yang semakin dinamis. Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

1. Penyesuaian dan Penyempurnaan Kode Usaha

Pada KBLI 2025, beberapa kode usaha mengalami perubahan, penggabungan, atau pemisahan agar lebih mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Definisi masing-masing KBLI juga diperjelas untuk mengurangi multitafsir, sehingga pelaku usaha dapat menentukan kode yang paling sesuai dengan aktivitas bisnisnya.

2. Penambahan Klasifikasi Usaha Baru

KBLI 2025 menambahkan klasifikasi baru untuk mengakomodasi sektor usaha yang sebelumnya belum terakomodasi secara spesifik, seperti bisnis digital, teknologi informasi, ekonomi kreatif, dan model usaha berbasis platform. Hal ini memberikan kejelasan hukum bagi startup dan pelaku usaha inovatif yang sebelumnya kesulitan menentukan KBLI yang tepat.

3. Penyesuaian terhadap Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Dibandingkan KBLI sebelumnya, KBLI 2025 lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital. Banyak kegiatan usaha berbasis online dan layanan digital kini memiliki klasifikasi yang lebih relevan dan terstruktur, sehingga memudahkan proses perizinan dan pelaporan usaha.

4. Dampak Langsung terhadap Perizinan OSS

KBLI 2025 terintegrasi langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS). Perubahan KBLI ini berpengaruh pada penerbitan NIB, jenis perizinan berusaha, serta tingkat risiko usaha. Pelaku usaha yang masih menggunakan KBLI lama berpotensi perlu melakukan penyesuaian agar perizinan tetap valid dan sesuai ketentuan.

5. Penyesuaian untuk Kegiatan Usaha yang Berkembang

KBLI 2025 memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelaku usaha yang melakukan pengembangan, diversifikasi, atau pivot bisnis. Dengan klasifikasi yang lebih rinci dan relevan, pelaku usaha dapat menyesuaikan KBLI tanpa harus mengubah struktur usaha secara keseluruhan.

Perubahan Utama KBLI 2025

Penyesuaian KBLI 2025 tidak hanya berupa pembaruan kode, tetapi juga refleksi terhadap perkembangan dunia usaha, teknologi, dan ekonomi digital. Berikut perubahan utama yang perlu diketahui:

1. Revisi dan Penyempurnaan Struktur Kode Usaha

KBLI 2025 mengubah struktur kode usaha agar lebih akurat menggambarkan aktivitas bisnis saat ini. Banyak kode usaha yang disesuaikan, dipisah, atau digabung berdasarkan kebutuhan klasifikasi yang lebih spesifik.

2. Penambahan Klasifikasi untuk Sektor Baru

KBLI 2025 memasukkan klasifikasi baru, khususnya untuk sektor yang tumbuh pesat seperti:

• Startup digital

• E-commerce

• Teknologi informasi

• Ekonomi kreatif

• Layanan platform online
  Hal ini membuat KBLI lebih relevan dan tidak memaksa pelaku usaha digital memilih kategori yang tidak sesuai.

3. Definisi Kegiatan Usaha Lebih Jelas & Spesifik

Beberapa deskripsi kegiatan usaha kini lebih rinci dan terperinci dibanding sebelumnya. Ini membantu pelaku usaha memilih KBLI yang paling sesuai tanpa interpretasi ganda.

4. Adaptasi dengan Teknologi & Model Bisnis Digital

KBLI 2025 lebih fleksibel untuk mencakup:

• Bisnis berbasis aplikasi atau platform

• Layanan digital dan SaaS

• Pengelolaan data dan cloud computing
  Sehingga model-model usaha modern kini punya klasifikasi yang lebih relevan.

5. Integrasi Penuh dengan Sistem OSS Terbaru

KBLI 2025 menjadi acuan resmi OSS dalam menentukan:

• Jenis izin usaha

• Level risiko usaha

• Persyaratan perizinan
  Hal ini berbeda dengan sebelumnya karena integrasi kini lebih kuat dan lebih “tepat pakai” bagi perizinan otomatis.

6. Penyelarasan dengan Standar Internasional

KBLI 2025 disusun lebih selaras dengan standar internasional (seperti ISIC) agar data statistik dan kegiatan usaha di Indonesia makin mudah dibandingkan secara global.

7. Klasifikasi yang Lebih Berguna untuk Kepentingan Statistik & Kebijakan

Perubahan ini membuat data kegiatan usaha lebih akurat:

• Penyusunan statistik ekonomi

• Perumusan kebijakan publik

• Evaluasi sektor industri
  Sehingga pemerintahan dapat merumuskan kebijakan berbasis data terbaru.

Dampak Penyesuaian KBLI 2025 terhadap Perizinan Berusaha

Penyesuaian KBLI 2025 memiliki dampak langsung pada berbagai aspek perizinan usaha, terutama karena KBLI menjadi acuan resmi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha yang tidak menyesuaikan KBLI berpotensi menghadapi hambatan administratif dan risiko hukum, sehingga memahami dampaknya menjadi penting.

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

KBLI yang tepat menjadi dasar penerbitan NIB. Jika kegiatan usaha tidak sesuai dengan KBLI terbaru, NIB yang diterbitkan bisa tidak valid atau perlu direvisi. Hal ini berdampak pada legalitas usaha, akses fasilitas pemerintah, dan kemudahan pengurusan izin lainnya.

2. Jenis dan Tingkat Perizinan Berusaha

KBLI menentukan jenis izin usaha yang dibutuhkan serta tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi). Penyesuaian KBLI 2025 dapat menyebabkan perubahan jenis izin, persyaratan tambahan, atau kewajiban baru yang harus dipenuhi. Contohnya, bisnis yang sebelumnya dianggap berisiko rendah bisa dikategorikan berbeda jika KBLI diperbarui.

3. Integrasi dengan OSS

OSS kini menggunakan KBLI 2025 sebagai acuan. Pelaku usaha yang belum menyesuaikan KBLI lama akan kesulitan melakukan update data, mengurus izin baru, atau memperbarui izin yang sudah ada. Proses ini bisa mempengaruhi kelancaran administrasi, termasuk pengajuan izin berusaha dan pelaporan tahunan.

4. Kepatuhan Hukum dan Administratif

Perubahan KBLI mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Jika KBLI tidak disesuaikan, usaha bisa terkena sanksi administratif, hambatan operasional, atau kesulitan dalam transaksi bisnis resmi. Penyesuaian KBLI menjadi langkah preventif agar usaha tetap patuh hukum.

5. Akses ke Investasi dan Kerja Sama Bisnis

Banyak investor, lembaga keuangan, dan mitra bisnis memeriksa kesesuaian KBLI sebagai bagian dari due diligence. Usaha yang menggunakan KBLI lama atau tidak sesuai bisa mengalami hambatan dalam mendapatkan pendanaan, kerja sama strategis, atau partisipasi dalam tender.

Risiko Jika Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025

Penyesuaian KBLI 2025 bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari legalitas dan kepatuhan usaha. Pelaku usaha yang masih menggunakan KBLI lama berpotensi menghadapi beberapa risiko serius, baik administratif, hukum, maupun bisnis.

1. Kendala Perizinan dan NIB

• NIB (Nomor Induk Berusaha) bisa menjadi tidak valid jika KBLI lama tidak sesuai dengan aktivitas usaha aktual.

• Kesulitan mengurus izin baru atau memperbarui izin lama melalui sistem OSS.

• Hambatan dalam menambahkan izin usaha tambahan sesuai lini bisnis baru.

2. Risiko Administratif dan Hukum

• Usaha bisa dianggap tidak patuh terhadap regulasi pemerintah terkait perizinan.

• Potensi sanksi administratif dari OSS atau instansi terkait.

• Kesulitan dalam audit internal maupun eksternal karena data KBLI tidak sesuai aktivitas usaha.

3. Hambatan dalam Ekspansi dan Kerja Sama

• Investor atau lembaga keuangan biasanya melakukan due diligence terhadap KBLI.

• KBLI yang tidak sesuai bisa menghambat pendanaan, pinjaman, atau kerja sama strategis.

• Peluang mengikuti tender atau proyek pemerintah bisa terbatasi.

4. Kesalahan dalam Pelaporan dan Statistik

• Data usaha tidak tercatat secara akurat di statistik pemerintah.

• Pelaporan pajak dan kegiatan usaha bisa bermasalah karena ketidaksesuaian KBLI.

5. Kesulitan Adaptasi untuk Bisnis Modern

• Startup atau bisnis digital yang tidak menyesuaikan KBLI sulit diakui secara resmi.

• Lini usaha baru atau diversifikasi produk bisa mengalami hambatan legalitas.

---

Virtual Office SCBD: Mulai 3 juta-an